Polri Bersama TNI Dan Pemerintah Gelar Sosialisasi Pelibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Kontra Radikalisme

Polri Bersama TNI Dan Pemerintah Gelar Sosialisasi Pelibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Kontra Radikalisme
Paham Radikalisme Muncul di Tengah Kebijakan Peniadaan Ibadah Salat Berjamaah

Keputusan pemerintah untuk meniadakan sholat Tarawih berjamaah demi memutus penyebaran Covid-19 memicu munculnya paham radikalisme. Mengusung isu pembatasan umat untuk beribadah, jaringan terorisme bergerak di masyarakat. Yang mana dalam kesempatan ini Polres Kulonprogo bekerja sama dengan unsur Kodim 0731/Kulonprogo dan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melaksanakan Sosialisasi Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Kontra Radikalisme di Kalurahan Wates pada hari Sabtu (2/5/2020).

Kanit III Sat Intelkam Polres Kulonprogo Ipda Imron Rosidi mengatakan, dalam kondisi pandemi Covid-19, jaringan terorisme dan radikalisme itu, tetap bergerak menebar paham radikal di tengah masyarakat.

“Jaringan terorisme saat ini memanfaatkan isu pembatasan kegiatan umat beragama. Mulai dari larangan sholat Tarawih berjamaah di masjid, menghilangkan kultum, hingga pengajian dan kegiatan yang selama ini identik dengan bulan Ramadhan. Mereka menjadikan hal itu sebagai pintu masuk untuk menebar ajaran radikalisme di masyarakat”, ujar Ipda Imron Rosidi.

Meski begitu, polisi dan instansi pemerintah terkait juga tidak kalah sigap. Keberadaan jaringan terorisme justru berhasil diungkap. Terakhir jaringan di Sidoarjo, Jawa Timur dibongkar dan beberapa orang diamankan. Atas kondisi inilah, polisi mengajak adanya peran aktif dari masyarakat untuk melakukan pencegahan. Tokoh agama dan tokoh masyarakat harus bisa ikut memerangi paham radikalisme dan memiliki kesadaran untuk ikut berperan aktif.

Pada kesempatan selanjutnya, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Kesatuan Berbangsa dan Politik (Kesbangpol) Kulonprogo, Budi Hartono mengajak masyarakat Kulonprogo untuk lebih peduli dengan lingkungan. Kehadiran bandara menjadikan Kulonprogo semakin maju, namun bakal membawa banyak orang asing masuk.

“Masyarakat harus ikut mengawasi. Kalau ada yang mau kost tidak salah bila menanyakan KTP atau keterangan lain”, ucap Budi Hartono.

Ipda Imron Rosidi menambahakna, bahwa tokoh agama juga diminta untuk memberikan paham agama yang benar. Jika ada jamaah yang ajarannya menyimpang, tokoh agama memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman yang benar.

“Biasanya mereka melakukan kegiatan agama secara ekslusif, hanya golongan tertentu saja”, tambah Ipda Imron Rosidi.

Lurah Wates, Bambang Sunartito mengatakan kesadaran warga Wates untuk mengantisipasi paham-paham radikalisme tergolong tinggi. Budaya gotong royong masih berjalan baik di masyarakat, sehingga ketika ada sesuatu yang janggal akan mudah terdeteksi.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply